Tekan Angka Kemiskinan, Wapres: Pemerintah Dengar Suara Kelompok Marjinal
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan pemerintah berkomitmen tetap mendengar suara kelompok marjinal di setiap pengambilan kebijakan terutama untuk men
IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan pemerintah berkomitmen tetap mendengar suara kelompok marjinal di setiap pengambilan kebijakan terutama untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Mengingat, demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk berperan aktif dan partisipatif mengawal pembangunan agar sesuai dengan amanat konstitusi.
“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan suara dan kepentingan kelompok marjinal didengar dan dipertimbangkan, utamanya dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak bagi kehidupan mereka,” tegas Wapres pada seminar nasional Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengentasan Kemiskinan secara virtual, Rabu (9/11/2022).
Apalagi, kata Wapres, untuk menanggulangi kemiskinan dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” katanya.
Wapres juga mengharapkan konsistensi juga kehadiran Koalisi masyarakat Sipil untuk berpartisipasi membebaskan kemiskinan di Indonesia. Apalagi, angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 tercatat sebesar 9,54%. Artinya, masih terdapat 26,16 juta masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Ke depan, saya menantikan konsistensi, kehadiran, dan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil di dalamnya, guna mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Wapres juga memastikan mobilisasi dan alokasi anggaran negara dapat dikelola secara terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, tegasnya, seluruh pembiayaan diharapkan akan betul-betul berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang paling membutuhkan.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil, bersama warga masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat miskin kota dan nelayan kecil atau tradisional.
“Seminar ini saya harapkan dapat menjadi platform yang mewadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi Koalisi Masyarakat Sipil, guna meningkatkan transparansi anggaran agar lebih bermanfaat bagi publik,” katanya.
(SLF)