Usai Diresmikan, Pendapatan Usaha Holding BUMN Pertahanan Naik Jadi Rp19,7 T
Angka itu naik 23,36% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
IDXChannel - Holding BUMN Pertahanan atau Defend ID mencatat pendapatan usaha konsolidasi sebesar Rp19,7 triliun pada 2022. Angka itu naik 23,36% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
Direktur Utama Defend ID, Bobby Rasyidin menerangkan pendapatan dikontribusikan oleh sektor defend sebesar Rp9,94 triliun dan sektor non defend senilai Rp9,76 triliun
"Jadi hampir 50-50%, yang merupakan ini peningkatan 23,36% jika dibandingkan dengan audited 2021," ungkap Bobby saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1/2023).
Adapun pendapatan audited pada 2021 hanya merupakan penggabungan dan bukan sebagai konsolidasi keuangan holding. Pasalnya, Defend ID baru diresmikan pada Maret 2022.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah antara PT Len Industri (Persero) selaku induk holding dengan empat anggota lainnya, yaitu PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dahana.
"Perlu kita garis bawahi audited 2021 hanya berupa gabungan, jadi bukan pengkonsolidasian," ucap dia.
Pendapatan usaha holding pada 2022, lanjut Bobby, masih berada di bawah target yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yakni Rp 20,87 triliun.
Di sisi komposisi, dari pendapatan usaha Rp19,7 triliun, masing-masing entitas holding memberikan nilai yang berbeda-beda.
Pindad, misalnya, menyumbang 32%, Len Industri 24%, Dahana 17%, Dirgantara Indonesia 14%, serta PAL Indonesia 13%.
"Jika kita lihat dan kita me-maping-kan terhadap audited 2021, PT Len itu hampir sama, Pindad mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2021, PAL mengalami peningkatan juga, Dahana signifikan mengalami peningkatan," ujar Bobby.
Hanya Dirgantara Indonesia yang mencatatkan penurunan jika dibandingkan dengan capaian 2021. Menurutnya, penurunan pendapatan usaha disebabkan oleh pergeseran dari jadwal perolehan kontrak yang belum efektif dan banyak terjadi di internal PTDI. (NIA)