Usai Kisruh DBH, Kemendagri Pertemukan Bupati Meranti dan Kemenkeu Hari Ini
Kemendagri memfasilitasi pertemuan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan sejumlah pihak terkait dana bagi hasil (DBH) migas pada Selasa (20/12/2022).
IDXChannel - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pertemuan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan sejumlah pihak terkait dana bagi hasil (DBH) migas pada hari ini, Selasa (20/12/2022).
Sejumlah pihak yang diagendakan hadir di antaranya yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemerintah Provinsi Riau.
Pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, yang pokok pembahasannya mengenai pembagian DBH migas yang sempat membuat Bupati Meranti meradang.
Kemendagri bersama Kemenkeu dan kementerian atau lembaga terkait disebutkan akan melakukan rekonsiliasi data sehingga setiap pihak bisa berdiskusi serta membahas secara transparan dan terbuka.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12/2022) di Pekanbaru lalu yang juga dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Luky Alfirman.
Adil menjelaskan, pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel. Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.
"Ditargetkan produksi mencapai 9000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan," tuturnya.
Adil pun menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.
"Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," katanya.
Tak cuma mempertanyakan DBH dan anggaran PPPK, Aidil bahkan menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan. Dia juga mengancam akan bergabung ke Malaysia.
(FRI)