Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang menyerukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis dan setan masih menuai pro dan kontra.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto yang mendesak pemerintah segera mengevaluasi persentase bagi hasil atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas).
Katanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memerhatikan aspirasi daerah secara sungguh-sungguh.
Hal itu dilontarkannya lantaran isu terkait bagi hasil migas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat sensitif. Apabila tidak dikelola dengan baik bisa berdampak luas hingga ke masalah kedaulatan negara.
