Wabah PMK Belum Hilang, DPR Soroti Pemotongan Anggraan Kementan Rp400 M
Saat ini wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak belum musnah. Oleh sebab itu perlu penanganan lanjutan.
IDXChannel - Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, menyoroti pemotongan anggaran sebesar Rp400 miliar pada Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian pada TA 2023.
Padahal, menurutnya, saat ini wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak belum musnah. Oleh sebab itu perlu penanganan lanjutan. Karena jika tidak, wabah PMK bakal menghantui peternak dalam negeri dan membuat kualitas produksinya berkurang.
"Saya kaget ada pemotongan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sebesar Rp400 miliar. Ini besar sekali, sementara vaksin kita terbatas, hanya 10% dari kebutuhan dalam penanganan PMK yang belum selesai,” ucap Akmal dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (24/1/2023).
Akmal berpendapat wabah PMK pada hewan ternak terutama sapi dan kerbau masih berlangsung dan mengancam populasi ternak dalam negeri.
"Saya banyak sekali mendapat aspirasi dari para peternak baik individu maupun kelompok, yang hingga saat ini belum merasakan kebijakan pemerintah pada penanganan PMK. Ini artinya, ada sebagian peternak kita, tidak tersentuh program pemerintah dalam rangkaian penanganan PMK yang telah dianggarkan sebesar 4,4 triliun lebih," sambung Akmal.
Lebih lanjut, Akmal memaparkan pada 13 Juni 2022, Komisi IV DPR menerima penjelasan dan mendukung terkait kebutuhan anggaran Tahun 2022 untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp4,41 triliun.
Anggaran itu akan digunakan untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, penggantian ternak yang mati akibat terdampak PMK, dan operasional pendukungnya.
Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan usulan kebutuhan anggaran dalam rangka penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.
“Automatic Adjustment Kementan Rp1 triliun lebih. Saya harap pembahasan dengan eselon 1 dapat menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Khusus pada penanganan PMK, pemerintah mesti lebih hati-hati dan waspada, karena ini berdampak langsung pada pangan kita baik peternak maupun masyarakat umum sebagai konsumen,” pungkas Akmal. (NIA)