Wacana Pembatasan Pertalite, Ini Kabar Terbaru dari Menteri ESDM
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan sejumlah penyebab belum diterapkannya aturan pembatasan pembeli dan volume BBM Pertalite.
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan sejumlah penyebab belum diterapkannya aturan pembatasan pembeli dan volume BBM Pertalite.
Aturan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Pemerintah akan menetapkan syarat pembeli dan batasan pembelian Pertalite.
Arifin menuturkan, Kementerian ESDM sudah siap melaksanakan aturan tersebut tahun ini tapi pembahasan revisi Perpres bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN belum juga dilakukan.
"Kita sudah siap, cuma belum ketemu waktunya nih, belum ketemu bertiga, (Menteri) Keuangan, BUMN, dan kita," ujarnya ketika ditemui di kantorny,a Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Arifin menegaskan, Pertalite seharusnya tidak dikonsumsi oleh kendaraan dengan spesifikasi 3.500 cc, 4.000 cc, atau lebih karena dapat merusak mesin kendaraan yang membutuhkan BBM berkualitas tinggi.
"Kalau bisa beli (kendaraan) yang cc gede, duitnya banyak kan, harusnya beli yang sesuai dan kemudian juga bisa mengurangi emisi. Pertalite ini kan PM-nya tinggi," jelasnya.
Selain itu, Arifin juga menuturkan, pembatasan BBM bersubsidi ini juga mendesak dilakukan lantaran harga minyak mentah dunia saat ini tengah bergejolak imbas konflik Hamas dan Israel di Timur Tengah.
"Harusnya dievaluasi lebih dalam, kalau enggak ya jebol. Sekarang minyak sudah USD 92 (per barel), jadi memang sekarang pengawasan yang harus kita iniin dan imbauan. Supaya yang bisa beli Pertamax, belilah Pertamax, jangan hijrah," paparnya.
Sebelumnya, Arifin mengimbau para konsumen mampu untuk tetap membeli BBM sesuai dengan kemampuan atau jenis kendaraan yang dimilikinya. Diakuinya, ia juga tidak ingin apabila semua konsumen lari ke Pertalite karena harganya paling murah.
"Sekarang minyak sudah USD92 per barel. Jadi memang sekarang pengawasan yang harus kita keluarkan dan himbau. Supaya apa, supaya yang beli Pertamax, belilah Pertamax, jangan hijrah ke Pertalite," pungkasnya.
(DES)