Wujudkan Ketahanan Energi, Pemerintah Selanjutnya Harus Berani Ambil Kebijakan Ini
Mewujudkan ketahanan energi di Indonesia bukan perkara yang mudah dan diperlukan kebijakan politik yang berani.
IDXChannel - Mewujudkan ketahanan energi di Indonesia bukan perkara yang mudah dan diperlukan kebijakan politik yang berani. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan untuk menciptakan ketahanan energi perlu melepas ketergantungan bahan bakar fosil yang mempunyai harga cukup fluktuatif di pasar internasional.
"Tantangannya apakah pemerintah ke depan masih akan mengakomodir eksploitasi energi fosil secara masif atau tidak," ujar Bhima saat dihubungi, Senin (18/12/2023).
Seperti diketahui ketika komoditas tersebut harganya naik, ongkos produksi energi juga akan mengalami kenaikan.
Menurutnya penggunaan energi baru terbarukan menjadi sebuah langkah untuk menciptakan ketahanan energi. Sebab bahan bakar untuk menghasilkan energi tidak terbatas karena sumbernya secara alamiah, seperti panas matahari, air, udara, dan lainnya.
"Begitu harga minyak dan batu bara naik maka harga energi domestik ikut naik. Kalau Indonesia lebih cepat geser ke energi terbarukan maka ketahanan energi nya tidak terlalu bergantung pada risiko harga energi," imbuh Bhima.
Tantangan terbesar untuk peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan menurut Bhima datang dari kebijakan politis yang ada di dalam negeri sendiri. Sebagai contoh, Bhima melihat subsidi dan insentif masih cukup besar ke sektor energi fosil sehingga dukungan fiskal untuk ketahanan energi minim.
"Kemudian soal masalah pendanaan masih sedikit masuk ke energi terbarukan terutama berbasis komunitas," lanjutnya.
Sehingga menurut Bhima perlu dukungan dari lembaga keuangan seperti perbankan, hingga menarik investor asing masuk ke dalam negeri untuk mejalin kerja sama dengan pemerintah menggarap potensi EBT di Indonesia.
Ketika suplai energi mulai di isi oleh EBT, barulah pemerintah bisa mengurangi penggunaan energi fosil.
"Sebelum menarik investasi asing atau PMA ke EBT, perlu dorongan dari perbankan domestik juga untuk masuk ke EBT. Pengalihan pembiayaan fosil ke EBT sangat mendesak. Jadi paralel keduanya penting," pungkasnya. (NIA)