Zulkifli Hasan Sebut Pemburu Rente Ada Dibalik Impor Pangan

Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyotoroti kebijakan impor pangan yang kerap dilakukan oleh pemerintah.

IDXChannel - Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyotoroti kebijakan impor pangan yang kerap dilakukan oleh pemerintah.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut kebiasaan pemerintah dalam menerapkan kebijakan impor akhirnya menjadi candu. Selama sekitar 23 tahun pascareformasi, kata dia, pemerintah tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan akan impor pangan.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan bahwa kebijakan impor yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini tak terlepas dari campur tangan pemburu rente yang hanya mementingkan uang bagi kelompoknya.

"Kebijakan impor saya kira muncul dari perilaku para pemburu rente yang memaksakan adanya pemburu impor untuk terus langgeng di Indonesia. Para pemburu rente ini mencari keuntungan sesaat dan rela mengorbankan nasib rakyat kecil, nasib petani, nasib kita di kemudian hari," kata Zulhas, dalam pidato politiknya yang disiarkan secara daring, Rabu (14/4/2021).

Zulhas memandang, kecanduan terhadap kebijakan impor pangan atau impor beras harus dihentikan. Mengingat kebijakan itu justru menindas rakyat kecil terlebih petani. Dia pun mencontohkan salah satu dampak dari isu impor yaitu turunnya harga gabah meskipun Presiden Jokowi menegaskan tidak akan ada impor beras, setidaknya sampai Juni tahun ini.

Persoalan impor, menurut dia, tidak sesederhana yang dibayangkan. Di mana bayangan impor sebatas meliputi pemenuhan angka pasokan atau stok pangan belaka.

"Masalah ini sejatinya merupakan cermin dari ketidaksiapan kita dan carut-marut aspek mendasar kebijakan dan ketahanan pangan nasional kita. Padahal reformasi sudah berlangsung hampir 23 tahun. Saya melihat hal ini sangat mendasar, yakni kelemahan dalam kebijakan pangan untuk petani," kata Zulhas.

Dia menilai dengan kekayaan alam yang dimiliki dan potensi sumber dayanya, Indonesia seharusnya mampu untuk swasembada pangan, bukan justru sebaliknya. Dimana, para petani berubah menjadi buruh tani akibat kehilangan lahan karena terpaksa harus dijual.

"Ini justru petani kehilangan lahannya, berubah menjadi buruh tani di negaranya sendiri di kisaran angka atau dirugikan akibat kebijakan yang salah ini. Karena akhirnya terpaksa menjual lahan dan menjadi buruh tani di lahan milik leluhur mereka sendiri," pungkasnya. (RAMA)