Perusahaan Tommy Soeharto (HITS) Siap Hadapi Gugatan Raksasa Kapal Norwegia
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) siap menjalani gugatan hukum yang diajukan perusahaan perkapalan Norwegia.
IDXChannel - Emiten perkapalan milik Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) siap menjalani gugatan hukum yang diajukan perusahaan perkapalan Norwegia, Parbulk II AS melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Direktur Utama HITS Tonny Aulia Achmad mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku dan akan menjalankan proses dan prosedur hukum dengan sebaik-baiknya.
"Kami sangat menghargai adanya perbedaan, menghormati prosesnya dan akan jalankan prosedur hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kita serahkan prosesnya kepada pihak berwenang," kata Tonny dalam keterangan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (15/8/2023).
Tonny menegaskan, perkara hukum ini sudah disampaikan kepada publik melalui laporan konsolidasi periode 2022 pada April 2023, khususnya dalam catatan No.49.
Pihaknya pun memastikan kasus ini tidak mempengaruhi operasional perusahaan. Perseroan, tuturnya, tetap fokus menjalankan usaha sesuai dengan target kerja yang sudah disampaikan kepada pemegang saham perseroan.
Dalam laporan keuangan konsolidasi HITS, gugatan dari Parbulk II AS kembali muncul pada 3 Januari 2023.
Menurut Parbulk, HITS, melalui entitas anak usaha Humpuss Sea Transportation Pte., Ltd., yaitu Heritage Maritime Ltd., SA, mengalami wanprestasi atas surat pernyataan penanggungan (Letter of Undertaking) tanggal 11 Desember 2007.
Tonny memaparkan bahwa terdapat dampak akibat krisis finansial global pada 2008, yang menyebabkan tarif jasa pengangkutan kapal saat itu anjlok hingga 70% dan Parbulk II AS tidak mengubah nilai tagihan yang dikenakan pada Heritage.
"Heritage merasa keberatan untuk melakukan pembayaran karena Heritage telah mengembalikan kapal tersebut kepada Parbulk II AS untuk memenuhi kontrak, mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan skema sewa-beli," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Letter of Undertaking tersebut awalnya dibuat dalam rangka kerja sama penyewaan sewa kapal kosong atau Bareboat Charter (BBC) antara Heritage dan Parbulk II AS.
Ketika itu Parbulk setuju untuk menyewakan kapal MV Mahakam kepada Heritage dengan tarif sewa USD38.500 per hari dengan jangka waktu 60 bulan sejak tanggal penerimaan kapal pada 14 Desember 2007 dengan jaminan Letter of Undertaking.
Namun, karena penerbitan Letter of Undertaking yang dilakukan oleh manajemen terdahulu termasuk perbuatan melawan hukum, HITS akhirnya melayangkan gugatan perdata di PN Jakarta Selatan pada 5 Oktober 2009.
Saat itu, gugatan dikabulkan sebagian oleh PN Jakarta Selatan pada 11 Mei 2011 dan menyatakan Letter of Undertaking yang diterbitkan HITS adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat perseroan.
Pada perselisihan hukum ini, putusan Kasasi Mahkamah Agung pada 14 Desember 2016 membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan yang menyatakan Letter of Undertaking, yang diterbitkan HITS adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat perseroan.
"Kami yakin proses hukum ini pada akhirnya akan berpihak kepada kami sehingga proses bisnis akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai harapan perseroan untuk setinggi-tingginya melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya," tutur Tonny.