Agung Sedayu Tunggu Penjelasan Pemerintah Cabut SHGB Pagar Laut Tangerang

Agung Sedayu Group masih menunggu surat resmi dari pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN terkait pencabutan SHGB pagar laut Tangerang.

IDXChannel - Agung Sedayu Group masih menunggu surat resmi dari pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN terkait pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut kawasan utara Kabupaten Tangerang, Banten.

Kuasa Hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid mengatakan, saat ini pihaknya menunggu penjelasan Kementerian ATR/BPN yang memutuskan untuk mencabut SHGB tersebut.

“Kita masih ikutin dan tunggu surat resmi, pastikan alasan Pak Menteri lakukan pembatalan,” katanya kepada IDXChannel, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Lebih lanjut, Muannas mengaku belum memutuskan langkah hukum yang bakal diambil terkait keputusan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, cacat prosedur dan material. Atas dasar tersebut, kini sertifikat HGB dan SHM tersebut telah dibatalkan.

Keputusan itu diambil setelah Kementerian ATR/BPN melakukan peninjauan dan pemeriksaan pada ratusan sertifikat SHGB dan SHM pagar laut Tangerang. Hasilnya, ada 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi private property apalagi disertifikasi.

“Karena yang namanya pantai adalah common land, apalagi ini dia bentuknya tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi,” kata Nusron di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, Nusron mengungkapkan, ratusan SHGB dan SHM pagar laut Tangerang rata-rata terbitnya pada 2022-2023 alias kurang dari lima tahun. Berdasarkan hukum, selama sertifikat tersebut belum berusia lima tahun, maka bisa otomatis dicabut.

(Dhera Arizona)