Antisipasi El Nino, Ini Langkah Pemerintah
Pemerintah mengantisipasi fenomena kondisi alam tahun ini dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran hutan.
IDXChannel - Pemerintah mengantisipasi fenomena kondisi alam tahun ini dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran hutan. Prediksi BMKG, pada 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022.
Terlebih pada tahun 2023 Indonesia, akan bertindak sebagai Ketua ASEAN yang memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan berbagai pertemuan internasional yang bersamaan dengan puncak musim kemarau.
Menurut BMKG akan terjadi El Nino setelah 3 kali La Nina pada sepanjang tahun 2020, 2021, dan 2022. Dampaknya diperkirakan terjadi peningkatan bencana kebakaran maupun dalam skala luas seperti Karhutla pada tahun 2019.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan, pihaknya mengantisipasi kondisi alam El Nino dengan membantu 28 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.
“Tepat 1 Februari 2023 kita serahkan bantuan kepada 28 kabupaten/kota berupa 14 motor trail ke jajaran BPBD Kabupaten/Kota dan 14 portable fire pump ke jajaran Sat Damkar Kabupaten/Kota", ujar Safrizal di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Ke-28 daerah tersebut terdiri dari 14 daerah penerima 1 unit motor trail yang terdiri dari Kota Sabang, Kab Aceh Jaya, Kota Subulussalam, Kab Tapsel, Kab Lampung Barat, Kota Tangerang, Kab Pandeglang, Kab Cianjur, Kab Cilacap, Kab Batang, Kab Tulungagung, Kab Bima, Kab Luwu, dan Kota Kendari.
Adapun keempat belas bantuan 1 unit portable fire pump diberikan kepada Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Badung, Kota Bima, Kota Banjarmasin, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Halmahera Barat.
"Penyerahan bantuan pemerintah ini di samping untuk memperkuat kapasitas sarana dan prasarana di daerah, juga terutama untuk meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam memenuhi response time maksimal 15 menit sampai di lokasi bencana atau kebakaran,” sambung Safrizal.
Sebagai informasi, kebencanaan dan kebakaran merupakan sub urusan dari urusan wajib pelayanan dasar keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini perlu digarisbawahi karena menentukan aspek peningkatan kemampuan baik dari sarana prasarana, prosedur maupun sumber daya manusia.
"Tak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan bahwa urusan Trantibumlinmas merupakan urusan mandatory yang bersifat wajib pelayanan dasar sehingga perlu menjadi atensi dan dimasukkan dalam skala prioritas dalam pengambilan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah,” tutup Safrizal. (RRD)