Bos KSP Indosurya Bebas, Mahfud MD: Kita Tak Boleh Kalah Tegakkan Hukum
Menko Polhukam, Mahfud MD angkat bicara usai Bos KSP Indosurya, Henry Surya divonis bebas dari dakwaan 20 tahun penjara.
IDXChannel - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat bicara usai Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya divonis bebas dari dakwaan 20 tahun penjara.
Henry diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana hingga Rp106 triliun.
"Sore ini kami mengadakan rakornas Kejaksaan Agung dengan Menteri Koperasi dan UKM, dan KSP (Kantor Staf Presiden) untuk membahas keterkejutan Indonesia baik pemerintah atau rakyat, karena kasus Indosurya yang sudah dibahas bahwa itu perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana, ternyata dibebaskan," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (27/1/2023).
Mahfud MD menyesalkan putusan Mahkamah Agung yang memberikan putusan bebas terhadap bos Indosurya tersebut. Padahal menurut Mahfud, pelanggaran yang dilakukan bos Indosurya itu jelas merugikan banyak orang secara materil.
"Kita tidak bisa menghindari putusan MA, mungkin kita tidak menghormati, karena dakwaan itu jelas pelanggaran UU Perbankan pasal 46, menghimpun dana dari masyarakat padahal dia bukan bank dan tanpa izin. Itu sudah jelas," sambung Mahfud.
Ke depan, Mahfud mengatakan, pemerintah bakal melakukan kasasi terhadap putus bos Indosurya yang dinyatakan bebas setelah didakwa 20 tahun penjara.
"Kita tidak boleh kalah menegakkan hukum dan kebenaran, pemerintah juga akan segera melaksanakan putusan PKP (Pradilan niaga)," lanjutnya.
Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpandangan bahwa tindakan Henry itu bukan ranah pidana, melainkan perdata. Padahal catatan Kejagung, setidaknya ada 23 ribu orang telah menjadi korban penipuan KSP Indosurya dengan total kerugian Rp106 triliun.
Atas kasus tersebut, Bos Indosurya sebetulnya mendapatkan tuntutan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp200 miliar subsider 1 tahun kurungan, seperti tuntutan yang dibacakan oleh JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
(FAY)