Butuh Kehati-hatian Terapkan ERP di Jakarta
Butuh kehati-hatian memberlakukan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta yang menimbulkan banyak polemik.
IDXChannel - Pemberlakukan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta menimbulkan banyak polemik. Aturan ini bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan diharapkan masyarakat beralih ke transportasi umum.
Rencana penerapan jalan berbayar elektronik sebenarnya sudah diwacanakan sejak era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Saat itu terbit Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Ketua Bidang Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan masalah utama lalu lintas di Jakarta adalah transportasi umum yang belum dikelola dengan baik.
Hal tersebut yang membuat masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas di Jakarta. Pasalnya, tarif untuk menggunakan transportasi umum jauh lebih tinggi dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.
“Yang masih menjadi masalah atau kendala adalah bagi warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta belum memiliki jaringan angkutan umum dari kawasan perumahannya. Sementara layanan angkutan umum menuju Jakarta dari kawasan Bodetabek masih minim,” kata Djoko dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Menurut Djoko, pemerintah harusnya memberikan anggaran untuk membenahi transportasi umum di wilayah Jabodetabek. Hal ini akan memicu masyarakat perlahan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
“Anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek, sehingga mereka yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizalimi. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong migrasi private transport ke public transport,” ujarnya.
Selain itu, Djoko juga menyampaikan bahwa untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dengan penerapan jalan berbayar elektronik, diperlukan kemauan besar. Ini dilakukan untuk melaksanakan strategi membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
“Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan pemasukan yang bisa dipakai untuk mendanai subsidi angkutan umum. Dalam rangka penerapannya, bisa dilakukan pada satu ruas jalan terlebih dahulu, selanjutnya menyusul,” ucapnya.
Selain penerapan ERP, Djoko juga mengingatkan Dishub DKI Jakarta untuk mengendalikan kemacetan lebih efektif. Salah satunya adalah menerapkan tarif parkir progresif yang akan membuat mereka segan untuk membawa kendaraan pribadi.
“Selain mempersiapkan strategi ERP, Dishub DKI Jakarta juga bisa menerapkan strategi penerapan tarif parkir yang progresif di pusat kota, serta pajak kendaraan progresif,” ujarnya.
(YNA)