M Fadli Ramadan
IDXChannel - Pemberlakukan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta menimbulkan banyak polemik. Aturan ini bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan diharapkan masyarakat beralih ke transportasi umum.
Rencana penerapan jalan berbayar elektronik sebenarnya sudah diwacanakan sejak era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Saat itu terbit Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Ketua Bidang Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan masalah utama lalu lintas di Jakarta adalah transportasi umum yang belum dikelola dengan baik.
Hal tersebut yang membuat masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas di Jakarta. Pasalnya, tarif untuk menggunakan transportasi umum jauh lebih tinggi dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.
“Yang masih menjadi masalah atau kendala adalah bagi warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta belum memiliki jaringan angkutan umum dari kawasan perumahannya. Sementara layanan angkutan umum menuju Jakarta dari kawasan Bodetabek masih minim,” kata Djoko dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (20/1/2023).
