Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pemerintah tengah mengupayakan agar emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bisa ditekan. Caranya, melalui subsidi kendaraan listrik dan penerapan jalan berbayar dengan harapan masyarakat menggunakan transportasi umum, mengurangi kemacetan, dan emisi karbon bisa ditekan.
Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang mengatakan, jalan berbayar dinilai mampu mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Sebab, penerapan jalan berbayar bukanlah pajak, melainkan sebuah konsekuensi untuk para pengendara. Sama halnya seperti cukai rokok, jika mau dianalogikan.
"Jalan berbayar itu sifatnya seperti denda, jadi kalau anda berbuat macet, anda yang membuat polusi, maka anda dikenakan denda, kalau dengan alasan denda bisa masuk akal," kata Deddy saat dihubungi MNC Portal, Senin (13/3/2023).
Deddy mengatakan, beberapa negara sudah membuktikan bahwa penerapan jalan berbayar punya korelasi dengan tingkat okupansi angkutan umum. Mengambil contoh Singapura, menurutnya okupansi transportasi umum bisa naik 60% setelah penerapan jalan berbayar.
"Kalau di DKI sudah cukup lah infrastruktur transportasi umum, apalagi di Thamrin, Sudirman, kan MRT masih belum ramai, masih 12% itu okupansinya, jadi masih cukup lenggang lenggang," kata Deddy.
Dihubungi secara terpisah, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan mengurangi polusi udara, maka diperlukan kemauan besar untuk melaksanakan strategi guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
Salah satunya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik. Sehingga masyarakat bisa terdorong menggunakan transportasi masal.
"Kalau kebijakan ganjil genap dan 3 in 1, Pemprov. DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk pengawasan, penjagaan dalam penegakan aturan ganjil genap. Untuk penerapan ERP, Pemprov. DKI Jakarta akan mendapatkan pemasukan yang bisa dipakai untuk mendanai subsidi angkutan umum," kata Djoko.
Upaya lain pemerintah dalam rangka mengurangi polusi udara dengan memberikan subsidi terhadap pembelian kendaraan listrik. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih murah dan mudah menggunakan kendaraan berbasis listrik.
Deddy menilai tujuan pemerintah dalam rangka menurunkan polusi udara perlu diapresiasi, namun pemerintah juga perlu melihat dampak dan konsekuensi lebih jauh terkait kebijakan tersebut. Misalnya, potensi pencemaran lingkungan baru dari limbah baterai.
"Migrasi energi kendaraan bermotor dari BBM fosil kepada energi kelistrikan berbasis baterai namun harus diperhatikan pengolahan limbah baterainya. Jangan sampai adanya kendaraan listrik berpindah polusinya dari langit pindah ke bumi," kata Deddy.
Menurutnya limbah baterai mengandung senyawa logam berat yang terdiri dari merkuri, mangan, timbal, nikel , lithium, dan kadmium. Senyawa tersebut dapat mengkontaminasi air tanah yang dikonsumsi oleh manusia. Sementara itu, ada dampak jangka panjang yang akan menggangu kesehatan dan ekosistem lingkungan lain.
