Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang menilai kebijakan pemerintah dalam menggelontorkan subsidi kendaraan listrik kurang tepat lantaran jumlah kendaraan di DKI Jakarta semakin masif.
Saat ini jumlah kendaraan bermotor sudah melebihi kapasitas jalan, atau melebihi 8.000 smp (satuan mobil perjam). Hal itu yang menyebabkan kemacetan di ibu kota semakin parah.
"Bahkan seseorang bisa menghindari pajak pertambahan nilai kendaraan yang dapat diakali dengan KTP orang lain, contoh seorang penerima BLT dapat memiliki mobil mewah, seperti kasus Rubicon misalnya," kata Deddy salam pernyataan tertulisnya, Senin (13/3/2023).
Ia menambahkan, jika pemerintah menyediakan infrastruktur transportasi umum yang memadai dan terjangkau, masyarakat pun bakal lebih senang menggunakan transportasi umum.
"Subsidi dari Pemerintah akan lebih tepat guna jika diberikan kepada pengguna angkutan umum massal seperti angkutan berbasis jalan dan berbasis rel," sambungnya.
