sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Infrastruktur Transportasi di DKI Dinilai Siap Dukung Penerapan ERP, tapi Regulasi Belum

Economics editor Iqbal Dwi Purnama
13/03/2023 23:00 WIB
Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang mengatakan saat jalan berbayar atau ERP sudah pas untuk diterapkan di jalanan ibu kota. 
Infrastruktur Transportasi di DKI Dinilai Siap Dukung Penerapan ERP, tapi Regulasi Belum. Foto: MNC Media.
Infrastruktur Transportasi di DKI Dinilai Siap Dukung Penerapan ERP, tapi Regulasi Belum. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang mengatakan saat jalan berbayar atau ERP sudah pas untuk diterapkan di jalanan ibu kota. Alasannya, infrastruktur transportasi khususnya pusat kota sudah mendukung agar masyarakat menggunakan transportasi umum.

Deddy menilai, penerapan ERP menjadi konsekuensi bagi pengguna kendaraan yang melakukan mobilitas menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga harapannya, kemacetan bisa berkurang dan emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan konvensional bisa ditekan. 

"Kalau ada alasan, 'kita sudah bayar pajak kenapa kita bayar lagi?' itu beda, misal gak mau bayar, gampang, ya tinggal menggunakan transportasi umum, sama halnya seperti cukai rokok, untuk kesehatan," kata Deddy saat dihubungi MNC Portal, Senin (13/3/2023).

Menurutnya, testimoni dari adanya kebijakan ini sudah bisa dilihat dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Singapura, dikatakan Deddy berhasil meningkatkan okupansi transportasi umum hingga 60% akibat pemberlakuan jalan berbayar.

Lebih lanjut, dia menjelaskan infrastruktur transportasi massal yang ada di pusat kota juga cukup memadai untuk mengakomodir mobilitas masyarakat. KRL, Transjakarta, hingga MRT yang saat ini dinilai Deddy tingkat okupansinya masih rendah.

"Kalau di DKI sudah cukup lah infrastrukturnya, apalagi di Thamrin, Sudirman, kan MRT masih belum ramai, masih 12% itu okupansinya, jadi masih cukup lenggang," sambung Deddy.

Namun demikian, memang masih diperlukan untuk penambahan moda transportasi umum yang bisa menjangkau ke pinggiran kota, seperti Transjakarta hingga KRL, agar antrean yang kerap terjadi di angkutan umum tersebut tidak lagi menjadi alasan masyarakat enggan menggunakan transportasi umum.

"Paling kalau dari infrastruktur, DKI perlu menyiapkan lebih banyak Transjakarta, itu saja konsekuensinya," kata Deddy.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement