M Fadli Ramadan
Menurut Djoko, pemerintah harusnya memberikan anggaran untuk membenahi transportasi umum di wilayah Jabodetabek. Hal ini akan memicu masyarakat perlahan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
“Anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek, sehingga mereka yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizalimi. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong migrasi private transport ke public transport,” ujarnya.
Selain itu, Djoko juga menyampaikan bahwa untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dengan penerapan jalan berbayar elektronik, diperlukan kemauan besar. Ini dilakukan untuk melaksanakan strategi membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
“Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan pemasukan yang bisa dipakai untuk mendanai subsidi angkutan umum. Dalam rangka penerapannya, bisa dilakukan pada satu ruas jalan terlebih dahulu, selanjutnya menyusul,” ucapnya.
Selain penerapan ERP, Djoko juga mengingatkan Dishub DKI Jakarta untuk mengendalikan kemacetan lebih efektif. Salah satunya adalah menerapkan tarif parkir progresif yang akan membuat mereka segan untuk membawa kendaraan pribadi.
“Selain mempersiapkan strategi ERP, Dishub DKI Jakarta juga bisa menerapkan strategi penerapan tarif parkir yang progresif di pusat kota, serta pajak kendaraan progresif,” ujarnya.
(YNA)
