News

Daftar Tanah Kini Lebih Murah, 132 Kabupaten/Kota Beri Pengurangan dan Pembebasan BPHTB

Iqbal Dwi Purnama 16/11/2026 06:47 WIB

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan biaya masyarakat dalam proses pendaftaran tanah pertama kali.

Daftar Tanah Kini Lebih Murah, 132 Kabupaten/Kota Beri Pengurangan dan Pembebasan BPHTB. (Foto: Istimewa)

IDXChannel—Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan biaya masyarakat dalam proses pendaftaran tanah pertama kali.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi mengatakan, dari total 132 pemerintah daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan pengurangan tarif.

"Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya," ujar Uunk dalam keterangan resmi,  Minggu (15/11/2026).

Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu faktor pendukung percepatan pendaftaran tanah, terutama bagi masyarakat yang baru pertama kali mendaftarkan kepemilikan tanahnya.

Adapun BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pungutan tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sehingga kebijakan pengurangan maupun pembebasannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan pemerintah setempat.

Uunk menyebutkan, dukungan pemerintah daerah tersebut turut berkontribusi terhadap capaian pendaftaran tanah nasional. Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia.

Dia mengapresiasi pemda yang telah memberikan insentif BPHTB dan berharap kebijakan serupa dapat diperluas ke lebih banyak wilayah. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset masyarakat.

"Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya," kata Uunk.

(Nadya Kurnia)

SHARE