DPR Harap Satgas TPPU Rp349 Triliun Tidak Jalan Ditempat
DPR berharap pembentukan Satgas TPPU Rp349 triliun bergerak cepat dan segera memberikan kepastian hukum.
IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap pembentukan tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari lintas kementerian lembaga (K/L) untuk mengusut tuntas polemik transaksi janggal Rp 349 triliun yang terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat agar dapat memberikan kepastian hukum.
Pembentukan Satgas ini didukung oleh Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya. Ia pun mengingatkan Satgas TPPU dapat bekerja secara independen, dan dapat memberikan kepastian hukum karena masalah ini telah berlarut-larut di ruang publik.
“Polemik transaksi janggal ini harus selesai dengan kepastian hukum karena telah menimbulkan keresahan publik. Dengan dibentuknya Satgas TPPU, saya harapkan kasus ini tidak jalan di tempat dan ada kepastian hukum,” kata Willy dalam keterangannya yang dikutip Jumat (5/5/2023).
Willy juga mengingatkan agar Satgas TPPU bisa memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai fungsi dan tugasnya. Jangan sekedar ramai di pemberitaan media tanpa adanya penyelesaian secara hukum.
“Jangan sampai hanya ramai di pemberitaan tapi tidak ada konklusi apapun dari sisi hukumnya. Semua harus bekerja sesuai tupoksi dan kewenangan mereka,” tegasnya.
Politikus Partai Nasdem ini juga menyoroti adanya anggota Satgas TPPU yang berasal dari internal Kemenkeu. Ia pun meminta Ketua Tim Komite TPPU, Mahfud MD untuk mengawasi ketat proses penyelidikan transaksi janggal Rp 349 triliun tersebut.
“Sesuai penjelasan Pak Mahfud, memang tidak bisa mengeluarkan bagian dari Kemenkeu dari Satgas TPPU ini karena Kemenkeu memiliki kewenangan pro justisia. Tapi saya ingatkan lagi, apabila begitu, Pak Mahfud sebagai Ketua Komite harus mengawasi dengan ketat. Jangan sampai dengan dimasukannya bagian Kemenkeu malah menjadi boomerang dan membuat masyarakat tidak percaya,” terang Willy.
Willy menambahkan, transaksi janggal di Kemenkeu harus diungkap seterang-terangnya. Menurutnya bila tidak diungkap, maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu akan terus menurun.
“Penyelesaian kasus ini juga akan menjadi hadiah bagi masyarakat yang geram terhadap perilaku tidak etis beberapa oknum pejabat. Ketegasan penyelesaian kasus transaksi janggal di Kemenkeu juga dapat meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat yang belakangan menurun. Kita butuh integritas Kemenkeu yang dipercaya untuk mengumpulkan sumber pendanaan pembangunan,” ujar Willy.
Di sisi lain, Willy juga meminta masyarakat bersabar dan ikut mengawal kasus transaksi janggal di Kemenkeu. Dengan adanya peran masyarakat, ia berharap kasus kejanggalan transaksi di Kemenkeu dapat terbuka dan ditemukan fakta sesungguhnya.
“Masyarakat pasti menunggu akhir dari polemik ini. Apakah terbukti memang ada transaksi janggal atau memang ada kekeliruan data yang diterima pejabat publik. Ini yang harus dikawal sampai akhir yang jelas dan tegas,” tutup Willy. (RRD)