Heru Budi Minta Kepala Sekolah Tak Sembarangan Rekrut Guru Honorer
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bakal memanggil seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) se-Jakarta menyusul polemik penonaktifan 107 guru honorer.
IDXChannel - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bakal memanggil seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) se-Jakarta menyusul polemik penonaktifan 107 guru honorer lewat kebijakan pembersihan (cleansing) data.
Heru menilai, persoalan guru honorer di Jakarta karena banyak kepsek yang sembarangan merekrut guru honorer. Oleh karena itu, dia akan meminta Kepsek tidak asal merekrut guru honorer tanpa izin Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
"Bagi kepala sekolah untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari Dinas Pendidikan. Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut (guru honorer), kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah baru rekrut, pindah rekrut lagi sehingga ya seperti ini. Maka administrasi kita rapikan," kata Heru dikutip Minggu (21/7/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Heru pada Sabtu (20/7/2024) malam di Gedung Balai Kota Jakarta. Dia Heru berencana memanggil seluruh kepsek pada Minggu siang ini untuk memberikan penjelasan soal guru honorer.
Mantan Wali Kota Jakarta itu juga mengapresiasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Budi Awaluddin yang memadankan data guru yang ada di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dia yakin apa yang dilakukan Budi bertujuan positif.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi Plt. Dinas Pendidikan yang merapikan ini. Semua sudah jelas tolong sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada guru, besok siang saya akan kumpulkan kepala sekolah se-Jakarta supaya informasi ini tidak bias," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan guru honorer yang tidak ada di Dapodik, kata Heru, Disdik DKI akan menggelar seleksi tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Dia meminta kepada guru honorer, termasuk yang terdampak cleansing untuk mengikuti seleksi tersebut.
Di Jakarta, jumlah guru honorer mencapai empat ribu orang. Sementara seleksi KKI pada bulan depan dibuka untuk 1.700 kuota. Sementara sisanya, kata Heru, dipertimbangkan untuk dibuka pada 2025.
(RFI)