Kemensos Keahkan 30.000 Pendamping PKH untuk Ground Check 11 Juta Peserta PBI-JK
Gus Ipul mengatakan proses ground check dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif dari penerima manfaat yang dinonaktifkan tersebut.
IDXChannel—Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menurunkan 30.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia untuk proses ground check 11 juta peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dinonaktifkan.
“Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat 11 juta orang tersebut,” kata Gus Ipul saat wawancara dalam program talkshow One on One Sindonews TV di Kantor Kemensos, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Gus Ipul mengatakan proses ground check dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif dari penerima manfaat yang dinonaktifkan tersebut.
Penonaktifan ini tidak mengurangi jumlah penerima bantuan namun mengalihkan kepesertaan PBI-JK dari kelompok yang mampu desil 6-10 di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada kelompok yang tidak mampu desil 1-5 sesuai usulan dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Proses pengalihan ini bukan baru sekarang terjadi tetapi sudah dimulai sejak bulan Mei 2025 dan dilakukan secara bertahap. Masyarakat terdampak yang masih memerlukan layanan kesehatan dapat melakukan reaktivasi dengan cepat sesuai mekanisme yang berlaku.
Untuk memastikan pasien dengan penyakit berat tidak kehilangan akses pengobatan di tengah proses pemutakhiran data nasional, sebanyak 106.000 penerima PBI-JK dengan penyakit katastropik atau kronis yang sempat dinonaktifkan juga sudah direaktivasi secara otomatis.
“Jadi yang pertama yang kita coba berikan reaktivasi otomatis itu adalah kepada 106.000 yang tadi disebut pasien yang memiliki penyakit katastropik. Nah, sekarang ini sudah langsung otomatis itu, otomatis reaktivasinya,” ujarnya.
Gus Ipul juga meminta keterlibatan masyarakat dalam rangka pemutakhiran data melalui usulan atau sanggahan yang disampaikan ke saluran-saluran yang telah disediakan oleh Kemensos seperti aplikasi Cek Bansos, Call Center, hingga WhatsApp Center.
“Kami bekerja sekuat tenaga, tetapi hari-hari ini, kita memerlukan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut usul, ikut sanggah, jadi ikut usul, ikut sanggah, ikut berpartisipasi, supaya data kita makin akurat, koreksi dari masyarakat, sanggahan dari masyarakat itu sangat penting buat kami,” kata Gus Ipul.
Kemensos terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perbaikan layanan. Dalam hal program PBI-JK, setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing.
“Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan ke BPJS kesehatan, karena alokasi anggaranya ada di Kemenkes. Kemudian Kemenkes akan bayar ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit,” terangnya.
Gus Ipul menambahkan proses konsolidasi data nasional melalui DTSEN merupakan salah satu program strategis presiden yang ditetapkan dalam Inpres No. 4/2025. Dengan pemutakhiran data secara berkala, data akan semakin akurat dan program akan tepat sasaran.
“Nah, memang dalam proses konsolidasi data ini, ada beberapa hal yang harus diantisipasi di lapangan. Kemudian kita cari saluran-salurannya, tetapi kalau semua berpartisipasi, saya yakin data kita makin akurat,” pungkasnya.
(Nadya Kurnia)