KPK Serahkan Data 134 PNS Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan ke Kemenkeu Siang Ini
KPK akan menyerahkan temuan 134 PNS pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup kepada Itjen Kemenkeu pada siang hari ini, Jumat (10/3/2023).
IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan temuan 134 PNS pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup kepada Itjen Kemenkeu pada siang hari ini, Jumat (10/3/2023).
Penyerahan temuan itu rencananya akan disampaikan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di KemenPANRB, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2023).
"Jadi hari ini, ini sebagai wujud kerjasama ya KPK dan Kemenkeu dalam katakanlah program pembersihan oknum-oknum pajak yang kita sebutlah tidak berperilaku seperti seharusnya, kita sampaikan hari ini dengan surat saya ke Pak Irjen 134 nama pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup," kata Pahala.
Kendati begitu, Pahala tak menyampaikan secara detail terkait waktu penyerahan temuan 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup itu. Ia hanya berkata, temuan itu akan diserahkan ke Irjen Kemenkeu setelah menunaikan salat Jumat.
"Jumatan dulu dong. Masa' enggak Jumatan. Habis surat dikirim, difoto, di-WA ke Pak Irjen," terang Pahala.
Terlepas dari itu, Pahala menegaskan, 134 pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan tertutup itu belum dinyatakan salah. Dalam surat yang akam disampaikan ke Irjen Kemenkeu, ia meminta agar ratusan pegawai pajak itu ditindaklanjuti terlebih dahulu.
"Dalam surat saya sebutkan tolong ditindaklanjuti kenapa mereka mempunyai perusahaan. Ini kan umumnya atas nama istrinya, perusahaan apa itu, ada kaitannya tidak dengan jabatan mereka. Kalau ada kaitannya kan ini ada konflik kepentingan nanti di situ. Itu yang kita akan sampaikan," tutur Pahala.
Seperti diketahui, KPK telah menemukan 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan tertutup atau tak terdaftar di BEI. Dari ratusan perusahaan itu, lembaga antirasuah mengidentifikasi dua korporasi yang merupakan konsultan pajak.
"Yang kita cari itu yang konsultan pajak karena itu yang berkaitan. Mungkin sudah ada dua," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).
(YNA)