Menhan: Peran TNI dalam Pemberantasan Judol Bukan di Garis Depan
Peran TNI dalam memberantas praktik judi online tidak berada di garis depan.
IDXChannel - Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memberantas praktik judi online (judol) tidak berada di garis depan. Hal ini dikatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Menurutnya, dalam memberantas judol TNI hanya memberi dukungan kepada lembaga penegak hukum.
Sjafrie melanjutkan, TNI merupakan lembaga pertahanan negara. Meski begitu, TNI harus memahami politik negara lantaran lembaga pertahanan bangsa itu menjalankan tugas atas keputusan politik Pemerintah.
"TNI itu kan alat pertahanan negara. Jadi politik negara itu harus juga dipahami oleh TNI dan tentunya juga TNI dalam menjalankan tugasnya juga berdasarkan keputusan politik dari pemerintah," kata Sjafrie saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
"Apa yang diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu itu tidak berada di garis depan, tapi support memberi dukungan kepada law enforcement," kata dia.
Sjafrie meminta agar masyarakat tidak salah mengartikan.
"Jadi jangan disalahartikan TNI seolah-olah akan tampil untuk memberantas judi online. Tapi yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh Panglima TNI," kata Sjafrie.
Untuk diketahui, DPR mendorong agar prajurit TNI turut dilibatkan dalam memberantas judi online. Bahkan, agar sebagian aset judol yang disita, bisa dihibahkan ke TNI untuk kesejahteraan prajurit.
Hal itu disampaikan anggota Komisi III Sukamta saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Sukamta menjelaskan, alasan TNI perlu dilibatkan berantas judol lantaran omzet dari praktik haram itu sudah mencapai Rp900 triliun per 2023. Perputaran uang itu, kata dia, jauh di bawah anggaran TNI yang hanya Rp165 triliun.
"Kalau PPATK itu mengatakan omzetnya 2023 omzetnya Rp350 triliun, kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai 900 triliun sementara anggaran TNI cuman Rp165 triliun," kata Sukamta.
(Nur Ichsan Yuniarto)