News

Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut, Ketua DPR: Segera Ungkap Milik Siapa

Achmad Al Fiqri 24/01/2025 18:20 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus pagar laut di sejumlah daerah. Dia meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus pagar laut di sejumlah daerah. Dia meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut ini.

IDXChannel - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus pagar laut di sejumlah daerah. Dia meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut ini.

“Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara, jadi ya segera ungkap milik siapa dan kenapa bisa seperti itu,” kata Puan saat di temui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Puan mengingatkan penting agar Pemerintah melakukan investigasi mendalam soal maraknya pagar laut di daerah-daerah.

"Jadi tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan,” ungkapnya. 

Puan menyatakan DPR akan mengawal soal masalah pagar laut ini. Apalagi, kata dia, bermunculan sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) yang berada di laut. Terbaru, warganet menemukan HGB di laut Sidoarjo seluas 656 hektare melalui aplikasi Bhumi.

“Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh komisi IV,” kata Puan.

Seperti diketahui, kasus pagar laut ramai dibicarakan publik sejak penemuan di perairan Tangerang, Banten. Setelahnya, diketahui terdapat pula pagar laut di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Penelusuran awal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan bahwa kawasan pagar laut di Tangerang telah bersertifikat.

Di lokasi tersebut diketahui terdapat 263 bidang yang terdiri atas 234 bidang Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama 2 perusahaan dan 9 bidang atas nama perseorangan. 

Selain itu, ditemukan pula 17 bidang Sertipikat Hak Milik di kawasan tersebut. Kementerian ATR/BPN tengah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait hal ini. 

Pagar laut di Tangerang kini sudah dibongkar oleh Pemerintah bersama TNI Angkatan Laut disaksikan oleh perwakilan dari Komisi IV DPR yang membidangi urusan kelautan. Sementara untuk di Bekasi diketahui juga ada pemberian sertifikat kepada pemasang pagar laut tersebut.

(Nur Ichsan Yuniarto)

SHARE