Pemerintah Kesulitan Temukan Lokasi Rumah untuk Program Tapera
Pemerintah kesulitan menemukan lokasi rumah untuk progra tabungan perumahan rakyat atau Tapera.
IDXChannel - Pemerintah kesulitan menemukan lokasi rumah untuk progra tabungan perumahan rakyat (Tapera). Hal ini diungkapkan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
"Masalah lokasi (kami kesulitan). Tantangan kami saat ini untuk rumah tapak adalah ketersedian lokasi yang favorable apalagi kalau lihat strukturnya dari backlog 9,9 juta itu adalah sebagian besar strukturnya adalah masyarakat di perkotaan, (sehingga) tanahnya sudah tidak terjangkau," kata Heru saat Media Briefing Terkait Update Program Tapera di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Dia menganalogikan pembiayaan KPR rumah saat ini yang jauh dari perkotaan seperti wilayah non-Papua dan non-Papua Barat seharga Rp166 juta sampai Rp176 juta, sementara wilayah Papua dan Papua Barat harganya mencapai Rp222 juta.
"Ini juga menjadi tantangan, makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga menjadi tantangan. Karena kredit yang dari FLPP maupun yang dana Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau susun bukan hanya rumah tapak. Tentunya harganya beda, karena harga rumah susun lebih mahal daripada rumah tapak," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan lokasi Tapera ini sangat bergantung dengan kebutuhan.
"Lokasi rumah tentu sangat tergantung dengan kebutuhan, kalau melihat perkembangan hari ini urbanisasi sangat tinggi tentunya kita ingin masyarakat tadi bisa bertempat tinggal dalam waktu tempuh yang terjangkau, terkadang 1 jam dari tempat kerja," terang Herry.
Oleh sebab itu diakui Herry, hal ini yang kemudian sedang didorong oleh pihaknya bagaimana masyarakat tidak hanya memanfaatkan rumah tapak, namun juga rumah vertikal.
Sebab, lanjutnya, berdasarkan statistik saat ini, rumah tapak itu hanya 900 unit dari 1,7 juta unit rumah. Oleh karena itu, ke depan pemerintah akan mendorong agar rumah vertikal juga bisa menjadi target pembelian rumah bagi masyarakat.
"Tadi sudah disampaikan KPR-nya untuk yang vertikal karena harganya dua kali lipat tadi bisa sampai 35 tahun, tapi subsidinya nanti kita lihat," tutupnya.
(NIY)