Pj Gubernur Heru: Proses Kebijakan ERP Masih Lama, Ada Tahapan-Tahapannya
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, proses kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) masih lama.
IDXChannel - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, proses kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) masih lama.
Heru kembali menanggapi hal tersebut lantaran belum lama ini ratusan pengemudi ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka menolak kebijakan ERP.
"Ya itu kan prosesnya (kebijakan ERP) masih lama, masih ada tahapan-tahapan," kata Heru kepada awak media di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
Heru menambahkan, saat ini kebijakan ERP masih dalam penggodokan dan diskusi dengan sejumlah ahli di bidang transportasi.
"Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," ucap Heru.
Sebelumnya, ratusan massa gabungan salah satunya pengemudi ojol melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan ERP di depan Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1/2023).
kebijakan ERP tercantum dalam Raperda PL2SE yang akan diterapkan setiap hari pukul 05.00-22.00 WIB. Adapun besaran usulan tarif dari Dishub DKI senilai Rp5.000-19.900. Kebijakan ERP pun diwacanakan akan diterapkan di 25 ruas jalan protokol Ibu Kota.
Kebijakan ERP pun tengah dalam pembahasan di tingkat DPRD DKI. Namun, dua kali agenda rapat soal ERP selalu ditunda akibat tidak hadirnya perwakilan Pemprov DKI.
(YNA)