PM Korsel Telepon Joe Biden untuk Tenangkan Pasar Keuangan Usai Pemakzulan Yoon Suk Yeol
PM Korsel yang bertindak sebagai Pj Presiden menelepon Joe Biden untuk pastikan aliansi AS-Korsel serta menenangkan pasar keuangan usai pemakzulan Yoon Suk Yeol
IDXChannel – Perdana Menteri (PM) Korea Selatan Han Duck-soo langsung bergerak untuk meyakinkan sekutu, Amerika Serikat (AS), usai ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Presiden. Langkah tersebut sekaligus upaya untuk menenangkan pasar keuangan usia pemakzulan Yoon Suk Yeol.
Untuk meyakinkan sekutu Korsel dan menenangkan pasar keuangan, Han Duck-soo pada Minggu (15/12/2024) berbicara dengan Presiden AS Joe Biden melalui sambungan telepon.
"Korea Selatan akan menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanannya tanpa gangguan dan berusaha untuk memastikan aliansi Korea Selatan-AS dipertahankan dan dikembangkan dengan mantap," kata Han dalam pernyataan resmi seperti dilansir dari CNA, Minggu (15/12/2024).
Sementara itu, Gedung Putih menyatakan: “Presiden AS menyampaikan apresiasinya atas ketahanan demokrasi dan supremasi hukum di Korsel dan menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat kepada rakyat Korsel.”
Dalam upaya lebih lanjut untuk menstabilkan kepemimpinan negara itu, partai oposisi utama mengumumkan tidak akan berusaha untuk memakzulkan Han karena keterlibatannya dalam keputusan darurat militer yang diterbitkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024 lalu.
"Mengingat perdana menteri telah dikonfirmasi sebagai penjabat presiden dan mempertimbangkan bahwa pemakzulan yang berlebihan dapat menyebabkan kebingungan dalam pemerintahan nasional, kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan prosedur pemakzulan," kata pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung kepada wartawan.
Dampak Terhadap Ekonomi Korsel
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mencopot atau mengembalikan jabatan Yoon. Jika dia dicopot atau mengundurkan diri, pemilihan presiden baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.
"Selama kurun waktu tersebut birokrasi profesional Korea yang sangat kompeten dapat diandalkan untuk menjaga kebijakan luar negeri negara tersebut tetap berjalan, tetapi mereka akan kesulitan memberikan arahan yang jelas," kata eks duta besar New Zealand untuk Korsel, Philip Turner.
Saham Korea Selatan naik untuk sesi keempat berturut-turut pada Jumat (13/12/2024) dengan harapan bahwa ketidakpastian politik akan mereda setelah pemungutan suara pemakzulan di parlemen, yang menyusul pemungutan suara yang gagal seminggu sebelumnya.
Pemimpin Partai Demokrat Lee mengatakan masalah yang paling mendesak adalah kemerosotan konsumsi yang disebabkan oleh permintaan domestik yang tidak mencukupi dan pengurangan peran fiskal pemerintah.
Ia menyerukan Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk membahas keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian publik.
"Untuk mengatasi hal ini, saya yakin perlu segera membahas anggaran tambahan," kata Lee, seraya menambahkan bahwa anggaran tambahan dapat mencakup pendanaan untuk mendukung usaha kecil dan investasi yang terkait dengan kecerdasan buatan dan infrastruktur untuk mencoba mengatasi kekurangan energi.
Parlemen, yang dikendalikan oleh partai Lee, meloloskan RUU anggaran 2025 senilai 673,3 triliun won (USD470,6 miliar) pada Selasa pekan lalu yang memangkas usulan pemerintah sebesar 677,4 triliun won, tanpa mencapai kesepakatan dengan Partai Kekuatan Rakyat milik Yoon dan pemerintah.
Secara hukum, parlemen tidak dapat menambah anggaran pemerintah, dan pada saat itu, Partai Demokrat mengatakan anggaran tambahan mungkin diperlukan untuk mengatasi mata pencaharian masyarakat.
Partai tersebut mengatakan pemotongannya sebagian besar dilakukan pada dana cadangan untuk pemerintah, biaya bunga dan dana yang dialokasikan untuk kantor kepresidenan, jaksa penuntut dan auditor untuk operasi rahasia. Pemerintah menuduh parlemen menunda proyek untuk usaha kecil dengan pemotongan tersebut.
Kebuntuan atas masalah anggaran menjadi salah satu pembenaran yang dikutip Yoon untuk memberlakukan darurat militer.
Adapun, Otoritas Keuangan Korea Selatan pada Minggu (15/12/2024) berjanji untuk bertindak sesuai kebutuhan guna menstabilkan pasar. Sementara itu, Menteri Keuangan Korsel, Choi Sang-mok, bakal mengumumkan rencana kebijakan ekonomi pada akhir tahun.
(Febrina Ratna)