Ramai Dugaan Pejabat RI Terima Suap dari SAP, KPK Mulai Bergerak
KPK sudah menindaklanjuti dugaan suap dari perusahaan software Jerman SAP kepada pejabat Indonesia.
IDXChannel - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan pihaknya sudah menindaklanjuti dugaan suap dari perusahaan software Jerman SAP kepada pejabat Indonesia.
Ia sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
"Saya sudah menanyakan langsung kepada Direktur Penyelidikan dan juga saya sudah memintakan kepada direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) untuk segera melakukan semacam pulbaket terhadap itu," kata Nawawi .
"Jadi sementara jalan, kita tunggu hasil pulbaket seperti apa dan mungkin ke depannya kalau mereka mengajukan semacam surat sprin penyelidikan, yang penting bahwa dari pulbalket itu mereka menemukan hal-hal yang menyangkut SAP itu," sambungnya.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan pihaknya telah menerima berkas terkait hal tersebut. Menurutnya, penerimaan dokumen itu melalui Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI).
"Saya barusan dapat WA dari Direktur PJKAKI, KPK sudah mendapatkan dokumen-dokumen yang sifatnya masih umum, misalnya terkait dengan persetujuan untuk perjanjian penundaan penuntutan itu sudah dapat, kemudian terkait dengan perintah dari SEC, SEC itu bursa efek Amerika karena di sana kasus SAP tidak hanya disidik oleh FBI atau DoJ Amerika tapi juga SEC itu juga melakukan penyidikan. Tadi sudah dapat juga perintah dari SEC terkait dengan SAP, apa yang harus dilakukan, juga dokumen menyangkut ringkasan perkara. Jadi itu dokumen-dokumen yang sifatnya masih umum," ucap Alex.
Alex melanjutkan, terkait dokumen yang lebih detail nantinya akan dikirimkan oleh FBI. Dokumen-dokumen tersebut pun nantinya dijadikan alat bukti di penyidikan maupun persidangan.
"Kita akan berkoordinasi supaya dokumen-dokumen yang diperoleh pihak FBI atau SEC itu bisa kami gunakan untuk penanganan penyelidikan, penyidikan, dan juga nanti penuntutan di persidangan," ujarnya.
"Ternyata banyak banget ada dari kementerian, BUMN, BUMD, itu nanti pasti akan kami dalami sejauh mana tindak pidana dilakukan suap itu kepada pejabat Indonesia," pungkasnya.
(SLF)