Sopir Truk yang Tolak ODOL Ancam Mogok Massal Jika Tak Bertemu AHY dan Menhub
Sopir truk yang melakukan demonstrasi menolak kebijakan ODOL mengancam untuk melakukan mogok massal serentak mulai Kamis (3/7/2025).
IDXChannel - Presiden Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin mengatakan para sopir truk yang melakukan demonstrasi menolak kebijakan ODOL mengancam untuk melakukan mogok massal serentak mulai Kamis (3/7/2025).
Tuntutan utama para massa aksi yaitu bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Jika tidak bertemu, para sopir truk berikrar melakukan mogok masal pengoperasian truk logistik.
"Kalau sampai hari ini kami tidak bisa bertemu dengan Menko AHY dan Menteri Dudy, kami akan menyerukan dan akan memulai per besok aksi nasional pemogokan transportasi logistik," ujarnya saat ditemui usai melakukan audiensi di Kemenhub, Rabu (2/7/2025).
Irham mengatakan kebijakan yang akan diambil oleh AHY dan Menhub terkait penertiban truk ODOL ini akan berimplikasi pada perekonomian nasional. Sebab ada banyak pekerja yang terlibat dalam industri tersebut, serta menjadi kunci kelancaran distribusi logistik.
Menurutnya, pembatasan truk ODOL tentu akan membuat biaya logistik bertambah. Bahan pokok juga praktis akan mengalami kenaikan saat tingginya ongkos logistik.
Irhan menilai kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan oleh tingginya ongkos logistik inilah yang dikhawatirkan juga bakal memberikan beban bagi masyarakat sebagai konsumen akhir. Perwakilan asosiasi truk ini berharap pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan zero ODOL ini.
"Mereka (pengemudi truk) hanya ingin bertemu dengan 2 pembantu Presiden Prabowo, kedua menteri ini diberikan jabatan. Tapi sampai detik ini tidak menemui kami, kami bisa menyebut keduanya sebagai penjahat bangsat," kata Irham.
"Kami hanya rakyat kecil, yang hanya ingin bisa berdiskusi langsung.
Tolong, Pak AHY, Pak Dudy, temui kami, kebijakan Bapak berimplikasi luas terhadap perekonomian nasional," tambahnya.
Adapun massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain revisi Undang-Undang Prioritas, perlindungan bagi pengemudi termasuk aspek kesejahteraan, dan penegakan hukum yang tidak hanya menyasar sopir sebagai objek.
Selain itu, tuntutan lainnya mencakup penanganan praktik premanisme dan pungli di lapangan serta permintaan peninjauan ulang terhadap tarif batas atas angkutan barang, yang seluruhnya berjumlah sekitar lima poin.
"Kami masih ber- husnuzan, kalau sampai sore ini tidak ditemui kami akan melakukan aksi yang lebih besar, masa aksi yang dari luar Jakarta, yang saat ini masih kami tahan, kami akan rilis, dengan cara apapun, sekalipun harus ada yang tidak mengenakan," kata Irham.
(Febrina Ratna Iskana)