Terungkap Kunci Utama Negara-Negara yang Tingkat Korupsinya Minim se-Dunia
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mencatat, mayoritas negara yang tingkat korupsinya rendah memiliki sistem elektronik government service yang memadai.
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mencatat, mayoritas negara yang tingkat korupsinya rendah memiliki sistem elektronik government service (E-Government) yang memadai. Contohnya adalah Singapura, New Zealand, Hong Kong, hingga Denmark.
Menurut dia, rata-rata negara yang mempunyai indeks persepsi korupsi hingga prinsip hukum (role of law) yang baik karena sistem E-Government bekerja maksimal.
“Setelah kita lihat, hampir seluruh negara yang indeks persepsi korupsinya bagus, yang role of law indeks-nya bagus, itu rata-rata adalah negara yang elektronik government service-nya bagus. Mulai New Zealand, Singapura, Hong Kong, Denmark, dan lain-lain,” ujar Anas saat gelaran Forum Digital BUMN Summit 2024, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
E-Government atau pemerintahan elektronik merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Sistem tersebut meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Nah, kalau kita lihat teknologi itu memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” kata dia.
Jejak langkah Singapura hingga Hong Kong harus diikuti Indonesia. Anas menyebut, pemerintah menyadari cara untuk melipat gandakan capaian dalam transparansi penyelengaraan negara dan pelayanan publik kecuali dengan menerapkan digitalisasi secara optimal.
“Inilah yang meyakini pemerintah bahwa salah satu cara untuk melipatgandakan pencapaian ini, tidak ada pilihan kecuali dengan digitalisasi,” katanya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada anak buahnya untuk mengkoordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Permintaan ini ditujukan kepada Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Begitu kami mendapatkan mandat ini, kami melihat semakin pentingnya bagaimana interoperabilitas dari sistem digital ini. Karena hampir setiap ketemu orang, ini hebat semua. Setiap kementerian punya konsultan IT yang boleh saya bilang ini kecap nomor satu ABC semua. Sangking hebatnya, susah disambungkan,” katanya.
“Maka apa yang terjadi, ini saya tadi sampaikan, ini para ahli IT di depan saya ini, ini menjadi konsultan pemda dan jangan-jangan konsultan kementerian semua ini. Sekarang arahan Presiden tidak boleh lagi membuat aplikasi baru,” ujar Anas.
(Dhera Arizona)