Indonesia segera Miliki GovTech, Menpan RB: Pertama Kalinya dalam Sejarah RI
Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Indonesia akan segera memiliki layanan Government Technology (GovTech) untuk layanan digital terpadu yang tak terpisah-pisah.
"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia akan segera menuju keterpaduan layanan digital nasional," ungkap Azwar usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Diketahui, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, di mana di dalamnya mengatur soal percepatan GovTech.
"Hari ini, Bapak Presiden menggelar ratas temanya percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional. Jadi, sudah digelar rapat paripurna sebelumnya kami presentasikan dan hari ini kita, Presiden bertanya kendala-kendalanya apa saja, progresnya sampai di mana terkait dengan percepatan keterpaduan layanan digital," ujar Azwar.
Adapun Presiden Jokowi meminta sembilan layanan yang menjadi prioritas. Integrasi sembilan layanan prioritas yaitu layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
"Nah prioritasnya sekarang di sembilan layanan yang diprioritaskan oleh Bapak Presiden,” ujar Azwar.
Lebih lanjut, Azwar mengatakan hampir 20 negara negara terbaik dunia memiliki sistem GovTech. Saat ini, Indonesia juga memiliki GovTech yang diatur dalam Perpres 82.
(NIA)