Kedua, BI dan OJK memperkuat tanggung jawab penyelenggara melalui penerapan PBI Nomor 6 Tahun 2026 dan PADG Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Dengan ketentuan ini, penyelenggara wajib memberikan informasi produk dan layanan secara transparan, memperlakukan konsumen secara adil, menjaga keamanan aset dan data, mencegah dan menangani transaksi terindikasi penipuan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan penyelesaian yang efektif. BI juga memperkuat pengawasan perilaku (market conduct) untuk memastikan penerapan kewajiban tersebut sepanjang penggunaan layanan.
Ketiga, memperkuat kolaborasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai langkah konkret, BI dan OJK menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama mengenai kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Langkah ini bertujuan memperkuat akses penyelesaian sengketa sistem pembayaran yang mudah, adil, dan efektif sesuai kewenangan masing-masing.
Sejalan dengan penguatan tersebut, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan digital dengan menerapkan pesan “Kalau Ragu, STOP Dulu!".
Sebelum bertransaksi, masyarakat perlu memverifikasi kebenaran informasi dan identitas pihak yang bertransaksi, memastikan keamanan transaksi, serta menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, kata sandi, dan kode OTP. Konsumen juga perlu memahami haknya untuk memperoleh informasi yang jelas, perlakuan yang adil, serta pelindungan aset dan data dalam menggunakan layanan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing yang berada dalam lingkup kewenangan BI.
Apabila menghadapi kendala atau permasalahan transaksi, konsumen dapat terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara terkait. Jika belum terselesaikan, konsumen dapat menghubungi layanan BI melalui BICARA 131 atau kanal resmi lainnya sesuai kewenangan, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai ketentuan.
(NIA DEVIYANA)