sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

BI: Pelindungan Konsumen Jadi Fondasi Ekonomi Keuangan Digital Terpercaya

Banking editor Nia Deviyana
17/11/2026 13:51 WIB
Pelindungan konsumen bukan sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat bagi sistem pembayaran yang aman, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
BI: Pelindungan Konsumen Jadi Fondasi Ekonomi Keuangan Digital Terpercaya. Foto: iNews Media Group.
BI: Pelindungan Konsumen Jadi Fondasi Ekonomi Keuangan Digital Terpercaya. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menegaskan pelindungan konsumen yang kuat menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. 

Pelindungan konsumen bukan sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat bagi sistem pembayaran yang aman, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. 

“Untuk itu, BI terus memperkuat pengaturan, pengawasan perilaku penyelenggara (market conduct), serta koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan keberdayaan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital,” ujarnya saat meluncurkan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, dikutip Selasa (17/11/2026).

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, serta perwakilan kementerian/lembaga, industri, asosiasi, perguruan tinggi, dan mitra internasional.

Dicky menekankan tiga fokus penguatan pelindungan konsumen OJK, yaitu penguatan ekosistem, pemberdayaan konsumen, dan optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Ketiganya mengedepankan pencegahan risiko sejak dini, penyelesaian permasalahan secara efektif, dan tanggung jawab bersama untuk memperkuat pelindungan konsumen. 

Dalam implementasinya, OJK memperkuat kolaborasi lintas lembaga, termasuk pengembangan aplikasi antiscam, serta mendorong kepastian akses pengaduan, kejelasan tanggung jawab penyelenggara, dan mekanisme pemulihan hak konsumen.

Pengguna Berperilaku Aman, Penyelenggara Bertanggung Jawab Penyelenggara, dan Sengketa Terselesaikan

Di tengah pemanfaatan sistem pembayaran digital yang semakin masif, Survei Nasional Pelindungan Konsumen BI 2026 menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) mencapai 77,03, meningkat dari 64,67 pada 2023. 

Meski meningkat, tingkat keberdayaan konsumen belum mencapai kategori “Berdaya". Hal ini menegaskan bahwa otoritas, industri, dan seluruh pihak perlu terus bersama memperkuat edukasi yang mendorong perubahan perilaku agar konsumen semakin mampu mengenali risiko, bertransaksi secara aman, dan memperjuangkan haknya.

Untuk memastikan konsumen SP terlindungi, BI fokus pada tiga area, Pertama, penguatan pemberdayaan konsumen melalui perluasan edukasi kepada publik luas untuk meningkatkan kemampuan konsumen mengenali risiko, bertransaksi aman, serta memahami hak dan mekanisme pengaduan.

Kedua, BI dan OJK memperkuat tanggung jawab penyelenggara melalui penerapan PBI Nomor 6 Tahun 2026 dan PADG Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Dengan ketentuan ini, penyelenggara wajib memberikan informasi produk dan layanan secara transparan, memperlakukan konsumen secara adil, menjaga keamanan aset dan data, mencegah dan menangani transaksi terindikasi penipuan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan penyelesaian yang efektif. BI juga memperkuat pengawasan perilaku (market conduct) untuk memastikan penerapan kewajiban tersebut sepanjang penggunaan layanan.

Ketiga, memperkuat kolaborasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai langkah konkret, BI dan OJK menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama mengenai kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Langkah ini bertujuan memperkuat akses penyelesaian sengketa sistem pembayaran yang mudah, adil, dan efektif sesuai kewenangan masing-masing.

Sejalan dengan penguatan tersebut, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan digital dengan menerapkan pesan “Kalau Ragu, STOP Dulu!". 

Sebelum bertransaksi, masyarakat perlu memverifikasi kebenaran informasi dan identitas pihak yang bertransaksi, memastikan keamanan transaksi, serta menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, kata sandi, dan kode OTP. Konsumen juga perlu memahami haknya untuk memperoleh informasi yang jelas, perlakuan yang adil, serta pelindungan aset dan data dalam menggunakan layanan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing yang berada dalam lingkup kewenangan BI. 

Apabila menghadapi kendala atau permasalahan transaksi, konsumen dapat terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara terkait. Jika belum terselesaikan, konsumen dapat menghubungi layanan BI melalui BICARA 131 atau kanal resmi lainnya sesuai kewenangan, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai ketentuan.

(NIA DEVIYANA)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement