Yulistyo Pratomo
IDXChannel - Pemerintah Inggris melalui UK Export Finance (UKEF) Indonesia Eximbank berkolaborasi dalam menciptakan potensi bisnis baru bagi eksportir Indonesia.
UK Export Finance (UKEF) adalah lembaga kredit ekspor pemerintah Inggris, lembaga ini menyediakan pembiayaan dan asuransi untuk membantu pembeli luar negeri melaksanakan proyek yang menggunakan barang dan jasa dari Inggris.
Tahun lalu, UKEF mengalokasikan hampir 1,7 miliar poundsterling dalam pembiayaan yang baru untuk wilayah-wilayah tersebut. UKEF juga membantu menghasilkan bisnis baru bagi ratusan pelaku usaha serta menunjukkan besarnya peluang yang tersedia bagi bisnis di Indonesia.
Melalui kerja sama ini, UKEF dan Indonesia Eximbank mendukung proyek-proyek internasional yang akan menciptakan kontrak bagi pelaku usaha dari Inggris dan Indonesia, dengan fokus pada energi bersih, kesehatan, air, pendidikan, dan transportasi.
“Di tengah perayaan hubungan diplomatik antara Inggris dan Indonesia yang telah terjalin selama lebih dari 75 tahun, saya senang dapat memperluas hubungan ini melalui kesepakatan antara UKEF dengan Indonesia Eximbank," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Senin (7/10/2024).
Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Rijani Tirtoso mengatakan, sebagai Lembaga Kredit Ekspor (ECA) yang diakui secara global dengan kehadiran internasional yang luas, kolaborasi UKEF dengan Indonesia Eximbank secara signifikan mendorong pengembangan perdagangan yang bertanggung jawab, hijau, berkelanjutan dan berdampak.
"Ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta menempatkan Indonesia dalam peran yang lebih kuat di pasar global," tutur Rijani.
MoU ini memperkuat dukungan yang sudah ada sebelumnya dari UKEF untuk organisasi di Indonesia. UKEF memiliki lebih dari 3 miliar poundsterling dana yang tersedia untuk mendukung pelaku usaha Indonesia membiayai proyek-proyek yang menggunakan barang dan jasa dari Inggris.
Indonesia tetap menjadi pasar prioritas bagi UKEF, di mana pada 2017 menunjuk perwakilan luar negeri pertamanya dengan mengangkat Richard Michael sebagai Kepala Perwakilan Negara untuk Indonesia.
(DESI ANGRIANI)
