Rohman Wibowo
IDXChannel - Kebijakan pembukaan rekening bank secara massal bagi generasi muda dinilai bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai penguatan fondasi keuangan generasi muda seharusnya ditempuh lewat intervensi edukasi terstruktur sejak usia dini. Langkah pengenalan produk perbankan ramah anak dinilai jauh lebih efektif membentuk kebiasaan finansial yang sehat dibanding mengejar target administratif semata.
"Pemerintah semestinya mengenalkan produk perbankan sejak usia dini lewat rekening tabungan anak tanpa biaya agar mereka belajar fungsi menabung serta risiko investasi. Pendekatan edukasi inilah yang dibutuhkan untuk membentuk kemandirian finansial, bukan memaksakan pembukaan rekening secara massal," ujar Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda kepada IDX Channel, Minggu (13/9/2026).
Dia menyampaikan, kebijakan pembukaan rekening bank secara massal bagi generasi muda dinilai tidak otomatis menjamin terjadinya peningkatan inklusi keuangan yang berkualitas. Pendekatan berbasis kuantitas tersebut berisiko menjadi program sia-sia apabila tidak dibarengi dengan pembenahan mendasar pada tingkat literasi keuangan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah keliru menetapkan prioritas pembenahan sektor keuangan dengan hanya berfokus pada dorongan administratif pembukaan buku tabungan bagi kelompok usia muda. Padahal, kepemilikan rekening tanpa pemahaman tata kelola uang yang memadai justru memicu kerentanan baru di tengah maraknya kejahatan finansial digital.
"PR mendesak pemerintah saat ini bukan sekadar menambah kepemilikan rekening, melainkan mempersempit jurang literasi keuangan yang masih sangat lebar pada masyarakat usia muda. Ketika anak muda memegang rekening tanpa dibekali pemahaman, mereka rentan tertipu, bahkan rekeningnya disalahgunakan untuk transaksi judi online hingga diperjualbelikan," ujar dia.
Nailul memaparkan, indikator kepemilikan rekening atau inklusi penduduk usia dewasa sebenarnya sudah berada di kisaran 93 persen, capaian yang tergolong cukup baik di tengah kendala akses geografis.
Meski demikian, angka tersebut menyisakan pekerjaan rumah besar karena banyak anak muda belum memahami konsep dasar investasi, tabungan, kredit, hingga mitigasi risiko utang.
Rencana pembukaan hingga 200 juta rekening juga dinilai tidak rasional jika disandingkan dengan komposisi demografi riil penduduk berusia 17 tahun ke atas. Di sisi lain, skema penyertaan saldo awal pada program tersebut dipandang lebih banyak memberi keuntungan sepihak bagi industri perbankan ketimbang masyarakat penerima.
"Saldo Rp50 ribu itu tidak bisa ditarik atau dimanfaatkan nasabah karena berstatus saldo minimal yang akhirnya mengendap cuma-cuma dan memperbesar likuiditas perbankan. Target 200 juta rekening pun tidak masuk akal karena tingkat kepemilikan rekening sudah tinggi dan jumlah penduduk dewasa kita tidak sebanyak itu," kata Nailul.
Dia menilai skema saldo mengendap tersebut pada praktiknya hanya menjadi mekanisme penyerahan dana secara cuma-cuma kepada pihak perbankan yang menghimpun jutaan nasabah baru tanpa memberi dampak ekonomi riil bagi pemegang rekening.
(Dhera Arizona)
