“Misalnya, tadinya melihat rencana investasi sudah mulai 2023, tapi tertunda, mungkin bisa di 2025. Dalam survey kemudahan berbisnis, permasalahan terbesar selain korupsi adalah ketidakpastian politik dan kebijakan,” tutur Bhima.
Seperti yang diketahui, pelaku usaha menjalankan operasional bisnisnya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tiap-tiap sektor usaha. Jika pemilu ditunda, maka penyusunan rencana bisnis pun terhambat di tengah-tengah.
“Penundaan pemilu sangat merusak prospek investasi. Ada ketidakpastian yang tinggi karena risiko politik, membuat investor mempertimbangkan kembali rencana investasi di Indonesia,” tukas Bhima.
Itulah dampak-dampak yang terjadi pada perekonomian bila pemilu ditunda. Selain menghambat potensi putaran roda perekonomian, penundaan pemilu juga menghambat investasi. (NKK)