Nia Deviyana
“Kawasan industri saat ini telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional. Dengan total luas mencapai sekitar 110 ribu hektare dan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun, kawasan industri memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, potensinya masih dapat dioptimalkan karena tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai sekitar 52,28 persen. Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri, di Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).
Hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di kawasan industri. Pertemuan ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan industri untuk mengidentifikasi persoalan dan membahas langkah penyelesaiannya sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Dalam pemetaan Kemenperin, terdapat delapan kelompok aspek dalam pengembangan kawasan industri, yaitu pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, perizinan, keamanan, keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM), kelembagaan, serta fiskal dan stimulus investasi. Berbagai aspek tersebut saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang terkoordinasi agar pengelolaan kawasan industri dapat berjalan lebih optimal.
Secara khusus, sejumlah persoalan perizinan yang dibahas meliputi perubahan peruntukan lahan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), serta masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling perusahaan yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan industri. Persoalan ini berkaitan dengan kepastian pemanfaatan lahan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan industri.
Selain itu, proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi perusahaan industri atau tenant juga menjadi perhatian karena membutuhkan waktu cukup lama. Pada aspek lingkungan, pengurusan persetujuan teknis untuk pengelolaan air limbah, emisi, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) turut menjadi pembahasan.
