Anggie Ariesta
Purbaya menilai penempatan dana sebesar itu dalam bentuk deposito tidak efisien secara fiskal karena bunga deposito jauh lebih rendah dibandingkan imbal hasil yang harus dibayar pemerintah untuk surat utang negara.
“Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu. Kan saya ngutang. Karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Pasti saya rugi kalau gitu. Saya cek betul,” tegasnya.
Dalam paparannya di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Purbaya juga menyoroti peningkatan signifikan dana pemerintah pusat yang disimpan dalam simpanan berjangka.
“Desember 2024, yang di simpanan berjangka ada Rp204 triliun. 2023, Rp204 triliun juga. Sekarang yang di berjangka itu ada Rp285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya diperbankan,” ungkap Purbaya.
Menkeu menambahkan, meski pemerintah pusat dan daerah memiliki posisi kas yang kuat, cara pengelolaannya belum sepenuhnya optimal.
