Anggie Ariesta
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) berdampak pada keselamatan di jalan raya hingga kerugian negara.
Berdasarkan data terbaru, pada 2024 tercatat lebih dari 150 ribu kasus kecelakaan lalu lintas dengan 26 ribu korban jiwa. Angkutan barang menduduki peringkat kedua sebagai jenis kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan, atau menyumbang 10,5 persen dari total kasus.
"Makanya hashtag kita itu adalah satu nyawa terlalu banyak. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia. Apakah kita sepakat di sini?” tegas AHY dalam membuka Rakor Pembahasan ODOL di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Ia mengajak seluruh pihak sepakat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi.
Lebih lanjut AHY, kerusakan infrastruktur akibat kendaraan ODOL juga membebani anggaran negara secara signifikan.
Pemerintah setiap tahun harus menggelontorkan hingga Rp41 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak, dana yang seharusnya dapat dialihkan untuk program-program pro-rakyat.
Oleh karena itu, AHY menekankan pentingnya langkah konkret dan sinergi lintas sektor dalam penanganan serius masalah
Pemerintah memusatkan perhatian pada tiga agenda strategis dari sembilan rencana aksi nasional yang tercantum dalam rancangan Perpres Zero ODOL.
Ketiganya mencakup pengawasan, peningkatan kesejahteraan pengemudi, dan pemberantasan praktik pungutan liar (pungli). Untuk pengawasan yang terdiri dari pencatatan, dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai aturan.
Kemudian, peningkatan kesejahteraan pengemudi, termasuk penguatan standar kerja layak, upah yang manusiawi, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Terakhir ada Deregulasi dan harmonisasi peraturan, guna memperkuat efektivitas kebijakan Zero ODOL di lapangan.
Sementara itu, pemberantasan pungli difokuskan pada ekosistem angkutan barang, serta perlunya keberpihakan kepada para pengemudi yang selama ini justru kerap menjadi korban dari sistem yang tidak adil.
"Karena bagi mereka ini adalah nafkah yang halal. Jadi kita harus berpihak pada para pengemudi," ujarnya.
AHY menutup paparannya dengan menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah harus dijaga secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar semangat perubahan tidak hanya tinggi di awal, tapi juga konsisten hingga kebijakan ini benar-benar berjalan di lapangan.
"Saya rasa kalau ini bisa kita golkan dan bisa kita jalankan dengan baik, kita bisa menyelamatkan pengemudi sekaligus upaya kita meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus juga memberikan rasa aman, nyaman bagi pengguna lalu lintas lainnya," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
