IDXChannel - Kementerian Sosial melalui Menteri Sosial Tri Rismaharini mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp25,80 triliun yang akan dialokasikan untuk penambahan jumlah KPM bansos kartu sembako dan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak yatim.
Jika disetujui nantinya sebanyak Rp.14,16 triliun dialokasikan untuk bansos kartu sembako dengan target penerima 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang disalurkan selama 12 bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp.200/bulan.
"Tambahan 5,9 juta belum terealisasi kita cairkan September atau awal Oktober untuk penambahan tersebut. Usulan kami yang belum terpenuhi meskipun secara sudah disepakati kartu sembako tadi 5,9 juta jadi kami mengajukan lanjutannya sebesar 14,16 triliun untuk 12 bulan,"jelasnya Mensos saat pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Menag, Menteri PPPA dan Kepala BNPB, Senin,(20/09/2021).
Sementara itu, sisanya sebesar Rp11,64 triliun diajukan untuk Atensi Anak Yatim dengan target 4,38 juta anak yang terdiri dari 3,4 juta anak yatim usia sekolah dan 933 ribu anak yatim belum bersekolah. Indeks bansos mengikuti standar PKH dimana anak belum sekolah diusulkan Rp300 ribu dan yang bersekolah Rp200 ribu yang disalurkan selama 12 bulan.
"Sudah tergabung antara anak yatim dan anak yang meninggal orang tuanya karena covid. Mohon bantuannya untuk kartu sembako dan anak yatim, Kami akan mengusulkan detailnya setelah disetujui," ucap Mensos.
Program ini pun disambut oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto yang mendukung percepatan realisasi anggaran untuk bantuan anak yatim dari keluarga prasejahtera dan yang terdampak covid 19.
"Rasanya wajib karena yatim, 76 tahun Indonesia merdeka. Belum pernah menteri ketok palu untuk yatim piatu itu jadi sejarah bagi kita. Kalo Menkeu ga setuju keterlaluan,"jelasnya.
Sebelumnya Komisi VIII DPR RI telah menyetujui usulan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) TA 2022 sebesar Rp78.25 triliun yang turun sekitar 26,79% dari tahun sebelumnya sebesar Rp106.88 Triliun. Anggaran tersebut telah dilakukan penyesuaian dalam hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI (Banggar).
(IND)