Dikatakannya, hal ini penting dilakukan mengingat terjadi lompatan anggaran yang cukup tinggi dari Pemilu 2014, 2019 hingga 2022. Terlebih saat ini Pemerintah sedang dalam kondisi pemulihan ekonomi sejak adanya pandemi Covid-19.
"Karena kita lihat terjadi lompatan yang cukup tinggi dari 2014-2019 ke 2022. KPU bawaslu aja 103-108 triliun ini berbeda dengan 2014-2019. Oleh karena itu di tengah situasi sekarang negara, pemerintah, rakyat membutuhkan biaya mulai dari kita belum tahu apakah pandemi sudah selesai apakah belum," tutup Tito. (RAMA)