Atikah Umiyani
Menkeu menambahkan, untuk daerah yang belum menyelesaikan kewajiban ini, maka pihaknya akan langsung memotong dana transfer ke daerah yang setiap bulan dilakukan Kemenkeu.
"Artinya kan tiap bulan Kemenkeu transfer ke daerah, kalau mereka sudah ada naskah tapi belum juga transfer padahal Pilkada sudah dekat dan ada persiapan, kami akan langsung memotong (dana) transfer yang akan kita transfer ke masing-masing," jelasnya.
Menurut Menkeu, hal ini dilakukan untuk memastikan Pilkada dapat berjalan lancar dengan anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk 2024 yaitu Rp37,52 triliun.
"Kita gunakan either intercept yang kita itu selama ini waktu bagi ke daerah terutama yang punya kas banyak kita bayar pake treasury deposit facility. Artinya tidak bayar daerah tapi cash tapi dia punya deposit di treasury kita tapi mereka bisa pakai. Nah itulah yang akan dipakai sekarang untuk pembayaran Pilkada," jelasnya.
Di kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo meminta kepada ratusan kepala daerah untuk segera menyelesaikan urusan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada November mendatang.
