IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan anggaran Rp20 triliun untuk memperkuat ketahanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, artinya uang negara Rp60 triliun mengalir ke BPJS Kesehatan pada 2026.
"Tahun ini Presiden memberikan tambahan Rp20 triliun untuk penguatan BPJS Kesehatan. Artinya, tahun ini Rp60 triliun lebih uang APBN kita kucurkan di BPJS. Ini bukti bahwa pemerintah terus berkomitmen,” kata Cak Imin saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dia menambahkan, besarnya dukungan pemerintah perlu diimbangi dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan JKN.
Sebab, BPJS Kesehatan bukan semata-mata milik pemerintah, melainkan instrumen gotong royong yang manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Cak Imin mengingatkan bahwa dana JKN berasal dari kontribusi bersama, baik melalui APBN maupun iuran peserta. Karena itu, setiap potensi kebocoran akibat kecurangan harus dicegah agar tidak mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Dia menilai, menjaga keberlanjutan JKN tidak cukup hanya mengandalkan dukungan anggaran pemerintah. Rumah sakit, fasilitas kesehatan, peserta, tenaga kesehatan, hingga seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan dana JKN dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
Cak Imin menegaskan, kecurangan dalam penyelenggaraan JKN bukan sekadar persoalan tata kelola, melainkan tindakan yang merugikan seluruh peserta.
Dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan kesehatan masyarakat justru berisiko hilang akibat praktik yang tidak bertanggung jawab.