Nia Deviyana
Cakupan estimasi mencakup dua komponen, yaitu peningkatan belanja personel dan barang dari Pemerintah Pusat.
Estimasi ini mencakup berbagai subkomponen dalam belanja personel dan barang, seperti belanja gaji dan tunjangan, pensiun, hingga belanja perjalanan dinas.
Dengan jumlah 48 kementerian, kabinet saat ini merupakan yang terbesar dalam 58 tahun terakhir. Terakhir kali jumlah kabinet lebih besar dari 48 kementerian adalah pada tahun terakhir era pemerintahan Presiden Soekarno yaitu kabinet Dwikora III pada 1966 dengan jumlah kementerian mencapai 79.
Pemerintah menargetkan total belanja negara pada 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, yang terdiri dari Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Sementara itu, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada 2025 ditargetkan mencapai Rp1.160,1 triliun.
Adapun untuk pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp513,6 triliun.
Sri Mulyani mengakui target ini cukup ambisius, namun masih realistis asalkan laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
"Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3.000 triliun," ujar Sri Mulyani dalam pengesahan UU APBN 2025, Kamis (19/9/2024).
Menkeu mengatakan target penerimaan perpajakan 2025 akan ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.
