Meski begitu, pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan seperti pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa sehingga mendorong peningkatan sektor informal yang belum sepenuhnya tertangkap pada sistem perpajakan.
Sementara untuk PNBP, pemerintah mengakui terdapat sejumlah tantangan seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD dan harga minyak bumi (ICP), optimalisasi lifting migas, moderasi Harga batu bara dan CPO, implementasi Automatic Blocking System (ABS) dan SIMBARA sektor minerba, hingga kinerja BUMN.
Untuk meningkatkan PNBP, pemerintah telah menyusun strategi, di antaranya dengan mengoptimalisasi dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN hingga pemanfaatan barang milik negara (BMN).
"PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ujar Sri Mulyani.
(NIA DEVIYANA)