Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendesak pemerintah membatalkan kebijakan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Pasalnya para petani mengklaim merugi akibat kebijakan tersebut.
Ketua DPP Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan kebijakan pemerintah saat ini sudah sangat merugikan para petani.
Mulai dari adanya larangan ekspor CPO yang membuat buah sawit milik petani minim serapan ke pabrik, hingga masalah dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang sawit dalam kawasan hutan.
Menurutnya saat ini lahan sawit milik para petani sudah berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik). Oleh karenya para petani meminta kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang tidak lagi mencekik para petani sawit.
"Kami adalah petani sawit pahlawan ekonomi, Rp510 triliun uang terkumpul dari devisa sawit, para petani menyumbang Rp980 rupiah per Kg TBS yang dipungut oleh BPDPKS," ujar Gulat saat melakukan aksi di Jakarta, Selasa (17/5/2022).
"Itu bukan jumlah yang sedikit, oleh karena itu tolong bantu kami petani sawit, mereka sudah membantu Indonesia," sambung Gulat.
Melalui aksi kegiatan demonstrasi yang digelar pada hari ini, Gulat berharap bisa membuka mata pemerintah untuk melihat lebih jauh kondisi para petani sawit saat ini ketika adanya larangan ekspor CPO.
"Mudah-mudahan presiden bisa mendengar karena kami, ini bukan untuk petani sawit, tapi untuk Indonesia," kata Gulat.
Gulat mengajak Presiden Jokowi beserta Jajarannya seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk berdiskusi bersama memecahkan masalah sawit di Indonesia.
"Ayo kita selesaikan masalah ini, jangan ada kepentingan yang terselubung," tutupnya. (RAMA)
