Iqbal Dwi Purnama
Sedangkan untuk masyarakat perkotaan yang belum mempunyai rumah, pada tahun 2023 Kemeterian PUPR mempunyai opsi untuk tinggal di hunian vertikal. Mengingat keterbatasan lahan yang ada di perkotaan.
"Masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial, melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career,” sambung Herry.
Herry berharap, optimalisasi peran BP Tapera sebagai pengelola dana penyaluran KPR FLPP dan KPR Tapera dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia.
Terlebih pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp25,18 T untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, dan alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 T untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.
Dirjen Herry menambahkan bahawa saat ini angka backlog perumahan memang masih tergolong cukup tinggi. Bahkan setiap tahunnya bertambah sekitar 600 - 800 ribu rumah tangga baru yang tentunya membutuhkan hunian.
