Tim IDXChannel
IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan bahwa pandemi COVID-19 turut meningkatkan arus digitalisasi di masyarakat. Salah satunya adalah tren perusahaan yang membolehkan karyawannya bekerja dari jarak jauh (remote worker) atau yang juga biasa disebut Work Form Anywhere (WFA).
Fenomena baru di dunia kerja ini menurut Sandiaga tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di seluruh dunia. Karenanya, Sandiaga menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang paling tepat untuk pemerintah mulai menerapkan visa digital nomad.
“Sebanyak 95 persen hasil survei kami dari digital nomad mengatakan Indonesia, khususnya Bali, adalah tujuan pertama untuk pekerjaan jarak jauh, dan sekarang ini semakin banyak perusahaan yang mengizinkan karyawannya bekerja dari mana saja,” ujar Sandiaga, dalam Weekly Press Briefing, di Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).
Terkait hal itu, Sandiaga mengaku bakal mendorong penerapannya dengan berkoordinasi secara lintas Kementerian dan Lembaga.
"Tahun 2022 ini adalah tahun yang tepat untuk menerbitkan visa digital nomad, karena ini akan mampu menarik wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata bisa lebih berkualitas dan berkelanjutan dengan length of stay yang lebih panjang dan quality of spending atau jumlah belanja yang semakin tinggi, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat," tutur Sandiaga.
Langkah penerapan visa digital nomad ini, lanjut Sandiaga, merupakan suatu inovasi yang menjadi game changer yang bisa menyasar ceruk pasar silver economy. Ceruk tersebut merupakan kelompok Warga Negara Asing (WNA) yang mungkin saat musim dingin memiliki preferensi untuk tinggal di Bali atau di destinasi lain di Indonesia.
"Mereka sangat berminat, karena Indonesia, khususnya Bali, memiliki iklim yang jauh lebih bersahabat,” ungkap Sandiaga.
Pada kesempatan yang sama, Menparekraf mengatakan kenaikan tarif naik ke Candi Borobudur ditunda dan akan dikaji bersama dengan pihak terkait yakni Taman Wisata Candi Borobudur, Balai Konservasi Borobudur, para ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pelaku UMKM.
“Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil nantinya berpihak kepada upaya konservasi, penjagaan kelangsungan dan juga kelestarian dari Candi Borobudur, serta berpihak kepada rakyat khususnya pada ekonominya yang baru mulai menggeliat di sekitar kawasan Borobudur,” papar Sandiaga.
Pemerintah memang telah sepakat untuk mengkaji kembali rencana penerapan kenaikan harga tiket masuk ke area stupa Candi Borobudur yang merupakan situs bersejarah bangsa Indonesia.
Saat ini kondisi permukaan Candi Borobudur dilaporkan semakin turun. Hal ini disebabkan karena Candi Borobudur menahan beban ratusan ribu pengunjung yang naik ke area stupa dalam setiap harinya. Diketahui jumlah caring capacity atau daya dukung dari Candi Borobudur hanya 1.200 orang.
“Untuk Borobudur yakinlah pemerintah akan berpihak kepada rakyat, juga akan memastikan kelestarian dan juga konservasi dan masa depan dari Candi Borobudur itu sendiri. Saya yakin anak cucu kita menginginkan hal yang sama dan untuk itu kita perlu bergandengan tangan,” ungkap Sandiaga.
Dijelaskannya, Kemenparekraf/Baparekraf akan terus menyiapkan berbagai langkah dengan pihak terkait seperti dunia usaha untuk menghadirkan travel pattern atau pola kegiatan, termasuk juga mengundang investasi di bidang augmented dan virtual reality yang bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak naik ke atas area stupa Candi Borobudur, untuk bisa duduk di pelataran dan merasakan sensasi membaca relief-relief dari Candi Borobudur.
Dalam rangka mewujudkan program ekowisata atau green tourism di Indonesia, serta menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan di dalam kawasan Candi Borobudur, Kemenparekraf telah meresmikan layanan kendaraan listrik ramah lingkungan dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
“Selain itu, program pengembangan desa wisata juga terus kita kembangkan, sehingga Borobudur ini akan tertopang oleh desa-desa wisata yang jumlahnya 24 desa wisata dan ada 20 balkondes yang harus kita lakukan pelatihan dan pendampingan agar para wisatawan juga merasakan sensasi tinggal di desa wisata yang sekarang lagi booming,” tegas Sandiaga. (TSA)
