Menyadari anggaran yang diterima cukup terbatas, iwan menerangkan, pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.
Hal itu dikarenakan hingga saat ini permasalahan pemenuhan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Lebih lanjut, menurutnya komposisi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan disalurkan sesuai sesuai prioritas penanganan tahun anggaran 2023. Adapun prioritasnya antara lain pembangunan rumah swadaya Rp2,72 triliun untuk 103 unit rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun sebesar Rp1,94 triliun.